INSTRUMEN PEMERINTAHAN

Posted: November 11, 2009 in Uncategorized
Tag:, ,

PENDAHULUAN

Jika berbicara tentang Instrumem Pemerintahan tidak lepas dari alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, intrumen yuridis yang dipergunakan untuk mengatur indan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrument hukum keperdataan dsb.  Instrument Hukum ini akan menjadi dasar yang digunakan pemerintah dalam menjakalankan tugas dan kewenangannya.

Indonesia tidak menganut sistem kekuasaan yang distribution of power atau pembagian kekuasaan, dengan sentral berada pada pemerintah Indonesia, dimana  sebagian kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif oleh eksekutif. Kekuasaan yang dimiliki eksekutif dalam bidang yudikatif oleh presiden, namun harus dengan persetujuan DPR. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam bidang legislatif meliputi menetapkan Perpu dan Peraturan Pemerintah.

Menurut indroharto suasana hukum tata usaha Negara menghadapi tingkatan-tingkatan tetapi dalam kombinasi yang satu  dengan yang lain saling berkaitan.

1. Keseluruhan hukum tata usaha Negara dalam masyrakat itu memiliki struktur tingkat dari yang sangat umum samapi pada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalm penetapan (beschikking)

Kualifikasi sifat keumuman (aglemeenheid) dan kekkonkretan (concreetheid) norma hokum adminstrasi diperhatikan mengenai objek yand dikenai norma hokum (adressa)  dan bentuk normanya.

2. Pembentukan norma hokum tata Negara dalam masyarakat itu iydak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan peradilan tetapi juga aparat pemerintah

Macam macam sifat norma  Hukum menurut H.D van Wijk/Willem konijinenbelt

· Norma umum-abstrak (algemeen-abstrack) mis: perundang-undang

· Norma individual-konkret (Individueel-concreet)mis: keputusan tata usaha Negara

· Norma umum-konkret (algemeen-concreet)mis: Peraturan lalulintas dan rambu

· Norma individual-abstrak (Individueel-abstrack) mis: izin gangguan

Kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif adalah hak diberikan kekuasaan dari peraturan tertinggi yaitu UUD 1945, untuk menyeragamkan pembagian kekuasaan pemerintahan dan memberikan wewenang tertentu kepada yang menjalankan tugas pemerintahan. Pemberian wewenang tersebut tidak diikuti dengan batasan-batasan terhadap penggunaannya merupakan suatu kesulitan yang harus ditangani.

Salah satu organ Negara diberikan tugas untuk mengurus kehidupan masyarakat adalah pemerintah. Hal inilah yang mendorong mereka diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi negara Tata Usaha Negara melalui instrumen hukum yang ada.

Perbuatan administrasi Negara (TUN) ada 3 antara lain:

a. mengeluarkan peraturan perundang-undangan (regeling);

b. mengeluarkan keputusan (beschikking);

c. melakukan perbuatan material (materielle daad).

Tiga macam perbuatan di atas masing-masing dapat dilakukan pengujian atau penilaian apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak banyak pasal dalam UUD 1945 yang telah diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya dan pasal-pasal yang mengatur mengenai wewenang organ pemerintahan. Dalam sejarahnya kekuasaan-kekuasaan lembaga eksekutif, ydikatif dan legislatif telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat itu masih diwarnai pendapat pro-kontra seputar penggunaannya.

Besarnya kekuasaan tersebut tidak diikuti dengan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas, fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah demikian besar menimbulkan sensitivitas dalam masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya berkaitan erat tumbuhnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh reformasi yang terus berjalan sampai saat ini.

Diskusi dan kajian tentang negara di Indonesia pada umumnya didominasi oleh pendapat kuat yang beranggapan bahwa negara merupakan sebuah lembaga netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdi pada kepentingan umum.

Kekuasaan negara butuh pengontrolan sebagai akibat dari terpusatnya kekuasaan itu pada satu orang dan segala implikasi negatifnya, tampaknya mengharuskan bangsa ini untuk mengkaji konsep kekuasaan  yang sangat besar untuk menjawab kenyataan-kenyataan yang terjadi di negara ini. Seluruh hal tersebut, ditambah dengan adanya tuntutan demokratisasi di segala bidang yang sudah tidak mungkin ditahan lagi.

PEMBAHASAN

Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadikan adanya sebuah instrumen pemerintahan dengan maksud mendapatkan hak, mencapai tujuan dan kewajiban Negara. Instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum, pemerintahan dalam arti luas.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di Negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3 lembaga yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif, dan yudikatif. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing-masing organ negara tersebut diberikan kewenangan untuk mengeluarkan instrumen hukumnya.  Pemerintah sebagai salah satu organ Negara diberikan tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk itu pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi Negara melalui instrumen hukum.

Perbuatan administrasi Negara (TUN) ini dapat dikategorikan ke dalam 3 macam perbuatan, yaitu :

a. mengeluarkan peraturan perundang-undangan (regeling);

b. mengeluarkan keputusan (beschikking);

c. melakukan perbuatan material (materielle daad).

Untuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, yang berwenang melakukan pengujian atau penilaian adalah peradilan TUN. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, pengujian atau penilaiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk perbuatan materiel, penilaian atau pengujian apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan diserahkan kepada  peradilan umum (perdata), yang didasarkan pada penafsiran yang luas dari KUH Perdata.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (REGELING)

Dalam UU No. 10 Tahun 2004 dipaparkan secara tegas antara istilah peraturan dan keputusan. Berdasarkan UU tersebut yang bersifat pengaturan, maka sebutannya adalah peraturan, sedangkan yang bersifat penetapan adalah keputusan. Dengan demikian, yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan sebutannya adalah peraturan.

Setiap instansi apabila akan membuat hal yang bersifat mengatur seharusnya menggunakan istilah peraturan, tidak lagi menggunakan keputusan. Keputusan hanya digunakan untuk hal yang sifatnya menetapkan saja, misalnya pengangkatan seseorang dalam jabatan, kenaikan pangkat, penugasan dalam tugas tertentu, dan sebagainya.

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan pengertian tersebut.

Peraturan perundang-undangan bersifat umum-abstrak, yang dicirikan unsur-unsur antara lain:

a. waktu, artinya tidak hanya berlaku pada saat tertentu saja,

b. tempat, artinya tidak hanya berlaku pada tempat tertentu saja,

c. orang, artinya tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja, dan

d. fakta hukum, artinya tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu saja, tetapi untuk berbagai fakta hukum (perbuatan) yang dapat berulang-ulang.

UU No.10 Tahun 2004 menentukan bahwa  sumber hukum dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sedangkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang /PERPU;

3. Peraturan Pemerintah (PP);

4. Peraturan Presiden (PERPRES);

5. Peraturan Daerah (PERDA), yang meliputi:

a. Peraturan  Daerah (PERDA) Provinsi

b. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota

c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkatnya

Apabila antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, konsekuensinya dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengujian secara materiil (judicial review). Penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan  yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Jadi kedudukan hukum peraturan perundang-undangan lain yang telah ada dan diundangkan sebelum UU No.10 Tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Jadi, jelas sejak adanya UU No.10 Tahun 2004 tidak lagi dikenal peraturan perundang-undangan dengan sebutan keputusan, misalnya : keputusan presiden yang bersifat mengatur dan keputusan menteri yang bersifat mengatur, karena semua yang sifatnya mengatur (regeling) sebutannya adalah peraturan, sedangkan yang sifatnya penetapan (beschikking) sebutannya adalah keputusan.

Semua keputusan yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum UU No.10 Tahun 2004 berlaku, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau keputusan pejabat lainnya, harus dibaca peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2004.

Bersamaan dengan kewenangan untuk campur tangan tersebut, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemerintah juga memiliki kewenangan dalam bidang legislasi. Tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislative. Pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial dengan diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum.

Konsep pemisahan kekuasaan, khusus yang berkaitan dengan fungsi eksekutif hanya sebagai pelaksana UU tanpa kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, seiring dengan perkembangan tugas negara dan pemerintahan, bukan saja kehilangan relevansinya, tetapi dalam praktik juga menemui banyak kendala.

Hal ini dikarenakan badan legislatif sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 tidak membentuk segala jenis peraturan perundang-undangan, melainkan terbatas pada UU dan Perda. Jenis peraturan perundang-undangan lain dibuat oleh administrasi negara. Selain itu,  yang berjalan selama ini kewenangan legislasi bagi pemerintah pada dasarnya berasal dari undang-undang, yang berarti melalui persetujuan parlemen.

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)

Ketetapan Tata Usaha Negara diperkenalkan oleh Otto Meyer, sarjana Jerman di Indonesia, beshchikking atau ketetapan memiliki arti yaitu tehnik yuridis sebagai ketetapan yang berlaku keluar dan ke dalam atau keputusan yang bersifat umum dan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan.Tetapi, dalam lingkup HAN beschikking dibatasi dalam pengertian yuridis.

Menurut H.D Van wijk willem Konijnenbelt, ketetapan merupakan keputusan pemerintah yang bersifat konkret dan individual atau (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu dijadikan instrument pemerintah yang utama.Beberapa perbedaan pendapat tentang defenisi ketetapan :

a. Ketetapan adalah pernyataan kehendak dari organ Pemerintah (untuk melaksanakan) hal khusus ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau mengahpus hubungan hukum yang ada

b. Ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak disebabkan oleh surat-surat permohonan yang diajukan atau setidak-tidaknya keperluan yang dinyatakan

c. Keputusan tertulis administrasi Negara yang mempunyai akibat hukum

d. Perbuatan hukum public bersegi satu atau dilakukan oleh alat alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.

Unsur Unsur Ketetapan

Unsur-unsur  yang terdapat dalam beschikking :

a. Pernyataan kehendak sepihak

b.Dikeluarkan oleh organ Pemerintah

c. Berdasarkan oleh kewenangan hukum yang bersifat publik

d. Ditujukan untuk hal-hal yang khusus atau peristiwa konkrit dan individual.

e. Bermaksud menimbulkan hukum bidang administrasi.

Penetapan tertulis maksudnya cukup ada hitam di  atas putih, bentuk tidak penting. Dalam praktik, Keputusan TUN ada juga yang tidak tertulis, konsekuensinya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Keputusan TUN yang tidak tertulis tidak menjadi obyek sengketa TUN. Hal ini disebabkan Keputusan TUN tidak tertulis sukar dijadikan pegangan, sukar dibuktikan, lagi pula mudah disangkal oleh salah satu pihak jika timbul sengketa. Persyaratan tertulis terutama menunjuk pada isi, bukan pada bentuk. Persyaratan tertulis diharuskan hanya untuk memudahkan segi pembuktian

Defenisi 6 unsur keputusan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Administrasi Belanda AWB, dan menurut pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN sebagai berikut :

a. Suatu pernyataan atau kehendak tertulis

b. Diberikan berdasarkan kewajiban dan kewenangan dari hukum tata Negara atau hukum administrasi

c. Bersifat sepihak.

d. Mengecualikan keputusan yang bersifat umum.

e. Yang dimaksudkan dengan penentuan, pengahapusan, atau penghakhiran hubungan hukum yang sudah ada atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan penghapusan atau penciptaan

f. Berasal dari organ pemerintahan

Berdasarkan defenisi pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 KTUN memiliki unsur- unsur antara lain  :

1. Penetapan tertulis

Keputusan ini diharuskan tertulis bukanlah bentuk formatnya sebgai surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan sebagai pembuktian, oleh sebab itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan keputusan badan atau PTUN menurut undang-undang bila sudah jelas :

a. badan atau PTUN yang mengeluarkannya

b. maksud serta hal hal apa isi tulisan

c. kepada siapa tulisan ditunjukkan dan apa yang ditetapkan

2. Dikeluarkan oleh Pemerintah

Dalam praktiknya ketetapan atau keputusan dikeluarkan oleh organ organ kenegaraan seperti keputusan MPR, KEPPRES, dll.

3. Berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Dalam hubungannya, dengan pelaksanaan tugas, pemerintah harus tunduk pada asas legalitas sebagaimana telah dirumuskna secara tersendiri dalam prinsip Negara hukum melalui ungkapan prinsip pemerintah berdasarkan undang undang.

4. Bersifat konkrit, individual dan final.

Ketetapan bersifat nyata dalam perubahannya atau hubungan hukum dan tertuju pada satu objek individual sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersangkutan.

5. Menimbulkan akibat hukum

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintah untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya di bidang pemerintahan dan admnistrasi Negara baik tindakan privat dan tindakan yang bersifat publik.Keputusan akan memunculkan hak dan kewajiban serta kewenangan bahkan status tertentu bagi subjek hukumnya.

6. Seorang atau badan hukum perdata

Kualifikasi untuk memnentukan subjek hukum mampu atau tidak mampu mendukung atau memikul hak dan kewajiban hukum berdasarkan hukum keperdataan.Seorang yang berada dalam pengampuan atau perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum.

Macam-macam Ketetapan

a. Ketetapan deklatoir dan ketetapan konstitutif,

b. ketetapan yang menguntungkan dan memberi  beban

c. ketetapan eenmalig dan ketetapan permanen

d. ketapan yang bebas dan terikat

e. ketetapan positif dan negative.

Syarat-Syarat Pembuatan Ketetapan

A. syarat materil

1. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang.

2. Ketetapan suatu pernyataan kehendak, tidak boleh mengandung kekurangan yuridis.

3. Ketetapan harus berdasarkan situasi atau keadaan tertentu.

4. Ketetapan harus dilaksanankan tanpa melanggarm peraturan peraturan yang lain.

B. Syarat Formal

1. Ditentukan dan berhubungan dengan cara dibuatnya sebuah ketetapan harus terpenuhi

2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan peraturan perundang undangan yang menjadi

3. Dasar keluarnya ketetapan itu.

4. Harus berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan.

5. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya ketetapan harus diperhatikan.

Tanpa dasar kewenangan, badan atau pejabat TUN tidak dapat membuat dan menerbitkan keputusan atau keputusan tersebut menjadi tidak sah. Tindakan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.  Apabila yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan tersebut harus disebutkan satu per satu. Final artinya sudah definitif dan oleh karena itu dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum TUN. Tindakan hukum berarti tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan hukum TUN merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, khususnya di bidang pemerintahan.

INSTRUMEN HUKUM KEPERDATAAN (MATERIELLE DAAD)

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tampil dengan 2 kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintah berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan dan dapat melakukan tindakan hukum keperdataan.

Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan, yang menuntut pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, organ pemerintah tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen keperdataan terutama guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat.

Meskipun pemerintah selaku wakil dari badan hukum dapat melakukan tindakan hukum keperdataan, namun tidak seluruh tindakan hukum keperdataan yang dapat dilakukan oleh manusia dapat pula dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, begitu juga badan hukum pada umumnya tidak dapat melakukan hubungan keperdataan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perwalian, dan kewarisan.

Ada 2 kemungkinan kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan, yaitu:

a) pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak bebrbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata;

b) pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan orang perseorangan atau badan hukum.

Bentuk instrumen hukum keperdataan yang lazim dipergunakan oleh pemerintah adalah perjanjian, yang antara lain dapat berbentuk:

a) perjanjian perdata biasa;

b) perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar;

c) perjanjian mengenai pelaksanaan kewenangan publik;

d) perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan.

PENUTUP

Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum (pemerintahan dalam arti luas) yang mana pelaksanaan tugas penyelenggaraan ini di Negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3 lembaga (organ), yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif, dan yudikatif. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing-masing organ negara tersebut diberikan kewenangan untuk mengeluarkan instrumen hukumnya. Pemerintah sebagai salah satu organ Negara diberikan tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat.

Tindakan hukum berarti tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan hukum TUN merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, khususnya di bidang pemerintahan itu sendiri. Keberhasilan  pelaksanaan  instrument pemerintah dan tindakan yang berimbang dan terkonsep dengan baik berpengaruh  yang sangat besar bagi kehidupan Negara dalam segala bidangnya.

About these ads
Komentar
  1. medizton mengatakan:

    ah persaaan muna diii…..tugas awak tu…..

  2. mus_maulana mengatakan:

    terimah kasih banyak tentang tilusan u ini, yang telah membantu saya dalam penulisan tugas. semoga u mendapat pahala yang melimpah.

  3. eny_patricia mengatakan:

    thanks 4 tulisannya,, membantu saya dalam membuat tugas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s