Study Komparatif Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Posted: Juni 14, 2011 in BERIKAN SENYUMMU, Hukum administrasi negara, Pernah bikin
Tag:, ,

BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Undang-Undang RI No. 36 th 2009 tentang Kesehatan yang dimulai dari menimbang, terdiri dari 5 dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang kesehatan yaitu pertama; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan, kedua; prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Ketiga; kesehatan adalah investasi. Keempat; pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dan yang Kelima adalah bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian mengingat ; Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia dan menetapkan undang-undang kesehatan yang terbaru itu, yang terdiri dari 22 bab dan pasal-ke pasal sejumlah 205 pasal, serta penjelasannya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pokok pikiran tersebut maka dirasa perlu melakukan perubahan paradigma upaya pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit yang begitu kental pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya No. 23 Tahun 1992 bergeser menjadi paradigma sehat. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Menurut Leenen secara khusus perangkat hukum kesehatan harus bisa menguraikan secara rinci tentang segala hak dasar manusia yang merupakan dasar bagi hukum kesehatan . Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Ada konsep baru karena undang-undang kesehatan terbaru ini jelas dianggap mampu menjawab kompleksitas pembangunan kesehatan yang tidak terdapat (tertampung lagi) dalam undang-undang kesehatan yang lama. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang kesehatan terbaru ini dalam perkembanga memungkinakan masih menimbulkan konsep pemahaman yang perlu dijabarkan lagi atau diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri kesehatan, atau telah dijabarkan sebagaimana dicantumkan dalam “Pasal 203 pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Kesehatan yang lama telah berganti dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Sebagaimana ditunjukkan Pasal 204. Pada saat undang-undang ini berlaku, tanggal 30 Oktober 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sistimatika dari Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Bab I Ketentuan Umum Keterangan Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah Bab V Sumber daya Bidang Kesehatan Tentang tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan Bab VI Upaya Kesehatan Upaya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat : Pelayanan kesehatan;, perbekalan kesehatan,Tehnologi dan produk tehnologi Pelayanan kesehatan tradisional peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; Kesehatan reproduksi; Keluarga berencana; Kesehatan sekolah; Kesehatan olahraga; Pelayanan kesehatan pada bencana; Pelayanan darah; Kesehatan gigi dan mulut; Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; Kesehatan matra; Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; Pengamanan makanan dan minuman; Pengamanan zat adiktif; dan/atau Bedah mayat. Bab VII Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat Bab VIII Gizi Bab IX Kesehatan Jiwa Bab X Penyakit Menular dan tidak menular Bab XI Kesehatan lingkungan Tentang lingkungan yang berwawasan kesehatan (lingkungan sehat) meliputi Limbah cair; Limbah padat; Limbah gas; Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; Binatang pembawa penyakit; Zat kimia yang berbahaya; Kebisingan yang melebihi ambang batas; Radiasi sinar pengion dan non pengion; Air yang tercemar; Udara yang tercemar; dan Makanan yang terkontaminasi. Bab XII Kesehatan Kerja Bab XIII Pengelolaan Kesehatan. Pengelolaan administrasi kesehatan, Informasi kesehatan, Sumber daya kesehatan, Upaya kesehatan, Pembiayaan kesehatan, Peran serta dan pemberdayaan masyarakat, Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan Bab XIV Informasi Kesehatan Bab XV Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan 5 % APBN, 10 % APBD dimana 2/3 untuk kegiatan preventif dan promotif Bab XVI Peran serta Masyarakat Peran serta masyarakat tetapi masih tersirat masyarakat Masih sebagai objek dalam pembangunan kesehatan Bab XVII Badan Pertimbangan Kesehatan Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Ketentuan pidana penjara dan denda bagi pelanggaran pelaksanaan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan, yang menarik dari bab ini adalah pada Pasal 200 “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) “ Menarik bagi penulis karena ASI eksklusf adalah penentu status kelangsungan dan perkembangan Sumber Daya Manusia yang handal. Dan juga presentase penggunaan ASI Eksklusif yang baru mencapai 25-50%. Bab XXI Ketentuan peralihan Bab XXII Penutup Sistimatika dari Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan Bab I Ketentuan Umum Keterangan Bab II Asas dan Tujuan Berasaskan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bab III Hak dan Kewajiban Hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal Kewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan pengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Bab V Upaya Kesehatan Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan : a. Kesehatan keluarga; b. Perbaikan gizi; c. Pengamanan makanan dan minuman; d. Kesehatan lingkungan; e. Kesehatan kerja; f. Kesehatan jiwa; g. Pemberantasan penyakit; h. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; i. Penyuluhan kesehatan masyarakat; j. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan; k. Pengamanan zat adiktif; l. Kesehatan sekolah; m. Kesehatan olahraga; n. Pengobatan tradisional 1. Kesehatan mata. Bab VI Sumber Daya Kesehatan Sumber daya kesehatan merupakan semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi : a. tenaga kesehatan; b. sarana kesehatan; c. perbekalan kesehatan; d. pembiayaan kesehatan; e. pengelolaan kesehatan; f. penelitian dan pengembangan kesehatan Bab VII Peran Serta Masyrakat Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. Bab IX Penyidikan Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Departemen Kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup Menurut Hermien Hadiati Koeswadji mencatat bahwa dari apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada perlu terus ditingkatkan untuk : Membudayakan perilaku hidup sehat dan penggunaan pelayanan kesehatan secara wajar untuk seluruh masyarakat; Mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; Mendorong kemandirian masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan; Memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan; Mengendalikan biaya kesehatan; Memelihara adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan penyedia pelayanan kesehatan; Meningkatkan kerjasama antara upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat melalui suatu bentuk pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang secara efisien, efektif dan bermutu serta terjangkau oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perubahan undang-undang No.23 tahun 1992 menjadi Undang undang No.36 tahun 2009 telah mengatur secara wujud konrit hal-hal diatas dimaksud? BAB II PEMBAHASAN Landasan Hukum Kesehatan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia dan menetapkan undang-undang kesehatan yang terbaru itu, yang terdiri dari 22 bab dan pasal-ke pasal sejumlah 205 pasal, serta penjelasannya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Landasan Hukum Kesehatan terlihat dari Undang-undang Kesehatan baru ini, secara konseptual telah mencerminkan adanya asas hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination) . Sejalan dengan hal tersebut Undang undang kesehatan baru juga telah mentautkan bahwa hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi . Bebebarapa Point yang Membedakan Undang Kesehatan yang Baru dengan yang Lama. Terlepas dari pro kontra dalam berbagai aspek, hal ini merupakan sebuah langkah maju bagi dunia kesehatan di tanah air. Sebut saja misalnya ketentuan mengenai larangan merokok telah lama di perjuangkan oleh pakar dan praktisi kesehatan termasuk pada saat pembahsan RUU kesehatan tahun 1992. Namun karena kuatnya arus dan dominasi kalangan yang berkepentingan ( pengusaha rokok ) hal itu mentah dalam pembahasan di DPR. Kita cermati kembali mengenai ASI ekslusif , selama ini upaya untuk memperkuat program ASI ekslusif masih sebatas upaya persuasif dengan pendekatan promosi yang kalah gaung dari produsen susu formula. Saat ini ketentuan tentang ASI ekslusif tersebut telah diakomodasi lengkap dengan ketentuan pidana yang mengikat.Kondisi ini tentunya juga merupakan cerminan dari upaya politik yang dilakukan oleh pemerintah yang mendapat masukan secara terus menerus dari kalangan pegiat dan praktisi kesehatan. Undang Undang ini merupakan revisi dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Mengutip pernyataan ketua Pansus UU kesehatan dr.Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Undang Undang kesehatan yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, otonomi daerah dan masyarakat saat ini, Sehingga perlu perubahan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat miskin Hal yang perlu diperhatikan kembali dari undang-undang Kesehatan yang baru tersebut mengatur sejumlah poin penting atau cukup berbeda dari UU yang lama yakni UU kesehatan nomor 23 tahun 1992. Adapun beberapa poin penting itu adalah Pertama, sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemda, masyarakat, dan swasta yang besarnya 5% APBN, sementara untuk daerah besarnya 10 % dari APBD . Kedua, ketentuan aborsi diatur lebih jelas. Undang-udang Kesehatan ini langsung menyebutkan istilah ‘aborsi’, tidak lagi ‘tindakan medis’. Sementara ketentuan pengecualian dari tindakan aborsi ini mencakup keadaan /kegawatdaruratan medis bagi ibu/janin, korban perkosaan dengan bantuan konsellor yang berkompeten.Usia kehamilan yang boleh dilakukan aborsi dibatasi hanya sampai umur kehamilan dibawah 6 minggu kecuali kedaruratan medis. Ketiga, Undang-udang Kesehatan menegaskan hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan, kecuali dalam keadaan darurat medis, ASI dapat digabung dengan makanan lain dan susu formula.Ketentuan pidana yang terkait hal ini jika setiap orang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI ekslusif diancam hukuman pidana maksimal 1 tahun dan denda 100 juta rupiah . Keempat, Undang-udang Kesehatan juga memperjelas definisi zat adiktif yang masih rancu dalam UU Kesehatan sebelumnya, termasuk yang paling hangat dibicarakan tentang hilangnya ayat 2 pasal 113 yang menyebutkan tembakau sebagai salah satu zat adiktif. Larangan merokok di tempat umum juga disebutkan secara jelas yakni di tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak,tempat ibadah, angkutan umum, tempat bekerja dan tempat umum yang ditetapkan .Ancaman pidananya pun cukup fantastik yaitu denda 50 Juta rupiah. Kelima, mengenai harga obat. Undang-udang ini memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengendalikan harga obat esensi dan obat generik agar harganya dapat terjangkau. Ketentuan lain yang cukup fenomenal adalah tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat. pemerintah dan rumah sakit tidak bisa lagi melepaskan diri dari kewajibannya memenuhi jaminan kesehatan. Rumah sakit tidak bisa lagi menolak pasien yang tidak bisa membayar uang muka dan tidak mampu membayar, khususnya pasien dalam keadaan darurat. Bagi Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang membandel akan dikenani sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 200 juta rupiah. sedangkan jika tindakan tersebut mengakibatkan si pasien meninggal dunia/cacat tetap di kenai sanksi pidana 10 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Bila diperhatikan isi ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kesehatan yang baru, penanganan terdapat 4 (empat) sifat, yaitu: 1. Perintah (gebod) yang merupakan kewajiban umum untuk melakukan sesuatu; 2. Larangan (verbod) yang merupakan kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu; 3. Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. 4. Izin (toesteming, permissie) berupa pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang . Selanjutnya tugas kita sebagai insan kesehatan bersama masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Undang-udang ini sekaligus mengawal dan mengkritisi pemerintah sehingga benar-benar menjadi suatu bentuk nyata upaya politik yang pro rakyat dan bermanfaat secara luas kepada masyarakat danbangsa Indonesia yang tercinta. Materi Muatan Secara Konseptual dan Umum dari Undang-undang Kesehatan yang Baru Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan seringkali dikatakan sebagian masyarakat kesehatan dengan ucapan saratnya peraturan. Peraturan dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan berbagai ketentuan internal bagi profesi dan asosiasi kesehatan. Agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh maka digunakan susunan 3 (tiga) komponen dalam suatu sistem hukum seperti yang dikemukakan Schuyt . Ketiga komponen dimaksud adalah keseluruhan peraturan, norma dan ketetapan yang dilukiskan sebagai sistem pengertian, betekenissisteem, keseluruhan organisasi dan lembaga yang mengemban fungsi dalam melakukan tugasnya, organisaties instellingen dan keseluruhan ketetapan dan penanganan secara konkret telah diambil dan dilakukan oleh subjek dalam komponen kedua, beslisingen en handelingen. Dalam komponen pertama yang dimaksudkan adalah seluruh peraturan, norma dan prinsip yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan. Bertolak dari hal tersebut dapat diklasifikasikan ada 2 (dua) bentuk, yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa dan ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Hubungan antara keduanya adalah ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan serta sarana kesehatan hanya mengikat ke dalam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Menurut inventarisasi yang dilakukan terhadap ketentuan yang dikeluarkan penguasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan terdapat 2 (dua) kategori, yaitu yang bersifat menetapkan dan yang bersifat mengatur. Dari sudut pandang materi muatan yang ada dapat dikatakan Undang–undang kesehatan yang baru tahun 2009 telah mengandung 4 (empat) obyek, yaitu: 1. Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan; 2. Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan; 3. Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan; 4. Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan. Selanjutnya dari ketentuan yang ada dalam keputusan dan peraturan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi bidang kesehatan serta sarana kesehatan adalah mencakup kode etik profesi, kode etik usaha dan berbagai standar yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Apabila diperhatikan prinsip-prinsip yang dikandung dalam ketentuan ini mencakup 4 (empat) prinsip dasar, yaitu autonomy, beneficence, non maleficence dan justice . Apabila diperhatikan dari ketentuan tersebut terkandung prinsip perikemanusiaan berdasarkan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama . Hal itulah yang menjadi denyut jantung dari Undang –undang ini. BAB III PENUTUP SIMPULAN Perangkat hukum tetap dan terus diperlukan melalui berbagai kegiatan untuk menciptakan perangkat hukum baru, memperkuat terhadap tatanan hukum yang telah ada dan memperjelas lingkup terhadap tatanan hukum yang telah ada dari waktu ke waktu. SARAN Perlu ada pencapaian dari Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 sehingga memberikan dampak konkrit terhadap kesehatan itu sendiri dalam: 1. Penyelenggaraan ketertiban sosial; 2. Pencegahan dari konflik yang tidak menyenangkan; 3. Jaminan pertumbuhan dan kemandirian penduduk secara individual; 4. Penyelenggaraan pembagian tugas dari berbagai peristiwa yang baik dalam masyarakat; 5. Kanalisasi perubahan sosial.

About these ads
Komentar
  1. [...] Tunggu Kuota CPNS Kabupaten Purbalingga Tahun 2011Moratorium Penerimaan PNS Mulai 1 SeptemberStudy Komparatif Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentan… #igit_rpwt_css { /* background:#FFFFFF; */ font-size:12px; font-style:normal; color:#000000 [...]

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s